Tema : Distribusi Pendapatan
JURNAL I
Judul : ANALISIS KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN PADA PETERNAK SAPI PERAH
Pengarang : Achmad Firman dan Linda Herlina
Latar Belakang
Usahaternak sapi perah merupakan kegiatan agribisnis yang telah lama digeluti oleh peternak di Indonesia. Kebanyakan kegiatan usahaternak sapi perah tersebut didominasi oleh usaha peternakan rakyat dengan skala kepemilikan ternak antara 1 – 6 ekor sapi perah. Awalnya kegiatan usahaternak sapi perah adalah sebagai usaha sambilan yang dilakukan oleh peternak, akan tetapi lambat laun kegiatan ini menjadi sumber penghasilan utama bagi peternak karena memberikan nilai tambah pendapatan bagi peternak.
Namun, sejak tahun 1988 – 2003, perkembangan populasi ternak sapi perah khususnya di Jawa Barat tidak mengalami perkembangan yang berarti alias stagnan. Kemungkinan kondisi ini dipicu oleh semakin sempitnya lahan untuk peternakan sapi perah dan sulitnya mencari hijauan sebagai makanan pokok ternak sapi perah. Sehingga para peternak tidak dapat meningkatkan jumlah populasinya karena keterbatasan tersebut. Bila dilihat dari kondisi tersebut, maka apakah pendapatan yang selama ini diperoleh masih mencukupi untuk kebutuhan hidup peternak. Kondisi inilah menjadi salah satu faktor untuk melihat bagaimana tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi pada peternak sapi perah.
Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan yang terjadi pada peternak sapi perah di wilayah kerja KUD Sinar Jaya Kabupaten Bandung.
Metodologi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan cara sampling proporsional terhadap 69 responden yang merupakan anggota koperasi dari KUD Sinar Jaya Kabupaten Bandung. Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan dengan menggunakan headcount inde. Di mana : K = tingkat kemiskinan; q = jumlah penduduk miskin atau berada di bawah garis kemiskinan; dan n = adalah jumlah penduduk.
Hasil & Analisis
1. Kondisi kemiskinan pada peternak sapi perah berada pada kisaran 20,29 persendan 34,78 persen berdasarkan kriteria BPS dan Bank Dunia.
2. Tingkat ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur berdasarkan nilai Gini Coefficient bernilai rendah (0,2149). Artinya ketimpangan antara peternak yang kaya dan miskin tidak terjadi ketimpangan yang cukup besar.
Saran Untuk Lanjutan
1. Sebaiknya standar kemiskinan yang selama ini digunakan oleh BPS harus mengakomodasi dampak global terhadap perekonomian Indonesia, misalnya pengaruh harga nilai kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.
2. Sebaiknya, bila belum terdapat standar yang dapat mengakomodasi pengaruh global terhadap kemiskinan, maka standar kemiskinan yang dikeluarkan oleh Bank Dunia dapat dijadikan rujukan untuk melihat tingkat kemiskinan di Indonesia.
3. Salah satu cara untuk mengeliminir tingkat ketimpangan antar peternak, sebaiknya kepemilikan ternak sapi perah laktasi ditambah minimal 5 ekor sapi laktasi sehingga dengan jumlah tersebut peternak berada di atas garis kemiskinan.
JURNAL II
Judul : Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah
Pengarang : Pramono Hariardi, Arintoko, Icuk Rangga Bawono
Latar Belakang
Dua masalah besar yang umumnya dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia adalah kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam distribusi pandapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah orang berada di bawah garis kemiskinan (povertyline) (Tambunan, 2001). Keyakinan mengenai adanya efek menetes ke bawah (trickle down effects) dalam proses pembangunan telah menjadi pijakan bagi sejumlah pengambil kebijakan dalam pembangunannya. Dengan keyakinan tersebut maka strategi pembangunan yang dilakukan akan lebih terfokus pada bagaimana men capai suatu laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam suatu periode yang relatif singkat. Untuk mencapai tujuan tersebut, konsekuensi negatif yang dapat muncul sebagai akibat jalan pintas yang diambil berdasarkan pengalaman masa lalu adalah pusat pembangunan ekonomi nasional dan
daerah dimulai pada wilayah-wilayah yang telah memiliki infrastruktur lebih memadai terutama Jawa. Selain itu pembangunan akan difokuskan pada sektor-sektor yang secara potensial memiliki kemampuan besar dalam mengasilkan nilai tambah yang tinggi terutama sektor industri dan jasa.
Metode Penelitian
Metode Survei
Penelitian ini dilakukan dengan melakukan survei terlebih dahulu. Populasi yang disurvei adalah rumah tangga di setiap kecamatan di Kabupaten Banyumas. Penarikan sampel rumah tangga di kecamatan dilakukan dengan terlebih dahulu menentukan kecamatan yang terpilih untuk dijadikan sampel yang dapat mewakili populasi di Kabupaten Banyumas.
Perhitungan Koefisien Gini
Koefisien Gini adalah parameter yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Koefisien Gini bernilai antara 0 sampai dengan 1 yang merupakan rasio antara luas area antara kurva Lorenz dengan garis kemerataan
sempurna dengan luas area di bawah kurva Lorenz.
Hasil dan Analisis
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terjadi kecenderungan kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan antar rumah tangga di Kabupaten Banyumas sampai dengan saat ini. Kenaikan ketimpangan distribusi pendapatan antar rumah tangga tersebut terjadi karena semakin menurunnya pendapatan relatif dan pendapatan riil oleh 40% kelompok masyarakat berpendapatan terendah akibat; (1) dari sisi penawaran antara lain terbatasnya kepemilikan dan kesempatan memperoleh modal, keterbatasan kesempatan berusaha dan bekerja, posisi tawar yang lemah; (2) dari sisi permintaan antara lain karena kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan bagi usaha mereka dan permintaan yang rendah akibat inflasi dan kenaikan harga BBM sejak 2005 sehingga terjadi penurunan daya beli konsumen sehingga tidak meningkatkan pendapatan relatif bagi usaha kecil dan rumah tangga, sektor informal, petani, buruh dan pekerja/pegawai kecil.
Saran untuk lanjutan
Beberapa kebijakan yang dapat direkomendasikan kepada pemerinta daerah dalam melaksanakan pembangunan ekonomi dengan lebih memperhatikan aspek pemerataan distribusi pendapatan.
JURNAL III
Judul : Analisis Distribusi Pendapatan Karyawan PTPN Di Sumatra Utara
Pengarang : Alda Kartika, Murni Daulay, Jhon Tafbu Ritonga, Wahyu Ario Pratomo
Latar Belakang
Dalam perekonomian Indonesi, sub sektor perkebunan merupakan salah satu sub sektor yang berperan penting dalam perekonomian nasioanl melalui kontribusi dalam pendapatan nasional, penyedia lapangan kerja, penerimaan ekspor, dan penerimaan pajak. Sub sektor perkebunan telah lama menjadi ekonomi yang penting, baik dalam pengertian subsistem maupun dalam pengertian komersial. Pembangunan sub sektor perkebunan sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, keberhasilannya sangat ditentukan oleh peran sub sektor lainnya yang erat kaitannya dengan sub sektor perkebunan. Karena itu usaha peningkatan produksi perkebunan diarahkan agar benar-benar dapat berfungsi sebagaimana telah diarahkan di dalam Tri Darma Perkebunan.
Tujuan
-Untuk mengetahui apakah ada perbedaan distribusi pendapatan karyawan PTPN II, PTPN III dan PTPN IV.
-Untuk mengetahui apakah golongan, lama kerja, pendidikan, umur dan suami/isteri karyawan bekerja mempengaruhi pendapatan karyawan,
Metodologi Penelitian
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer melalui metode wawancara langsung dengan menggunakan kuisioner. Sedangkan data sekunder yang digunakan adalah data pendapatan karyawan pada tahun 2004 yang dihimpun dari sumber-sumber yang relevan dengan obyek penelitian.
Metode Analisis
Analisis data primer digunakan metode Bivariate Correlations Analysis, dimana data nominal dan ordinal dilakukan dengan uji Kendall dan Spearman Correlation (Non Parametric), sementara data numeric dengan Uji Pearson. Analisis data dilakukan dengan bantuan program Statistical for Social Science (SPSS).
Metode Analisis Data
Model analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
- Kurva Lorenz yaitu kurva yang memperlihakan hubungan kuantitatif antara persentase penerimaan pendapatan dan persentase total pendapatan yang benar-benar diperoleh.
- Koefisien Gini G = 1 –(Pi – Pi-1) (Yi + Yi-1) Nilai indeks Gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. jika nilai indeks Gini sama dengan nol, berarti distribusi pendapatan mempunyai kemerataan mutlak, sedangkan bila nilai indeks Gini mempunyai nilai satu berarti distribusi pendapatan mempunyai ketimpangan mutlak.
Hasil dan Analisis
Uji kendall untuk 60 orang sampel karyawan di masing-masing PTPNdiketahui bahwa :
-Golongan dan tingkat pendidikan karyawan di masing-masing PTPN sangat nyata dengan pendapatan dan mempunyai hubungan korelasi yang kuat.
-Lama kerja, umur dan suami/isteri karyawan bekerja berhubungan sangat nyata, dan korelasinya dengan pendapatan tidak begitu kuat.
Gini Ratio untuk 60 orang karyawan sebagai sampel di masing-masing PTPN menunjukan ketimpangan distribusi pendapatan sedang yaitu 0,382 di PTPN II, 0,391 di PTPN III dan 0,362 di PTPN IV.
Gini Ratio untuk populasi karyawan di masing-masing PTPN menunjukan ketimpangan distribusi pendapatan rendah yaitu 0,127 di PTPN II, 0,124 di PTPN III dan 0,133 di PTPN IV.
Saran untuk lanjutan
Agar Pemerintah sebaiknya minjau kembali isi Undang-Undang No. 2 Tahun 1999 tentang Primbangan Keuangan Pusat dan Daerah, agar pajak-pajak yang potensial yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dapat dikembalikan lagi ke Daerah. Serta agar Pemerintah dapa lebih memerhatikan keuangan Daerah dengan memasukan sub sektor perkebunan sebagai sumber Pendapatan Asli daerah sehingga Propinsi Sumatera Utara mendapatkan bagi hasil dari sub sektor perkebunan yang sama besarnya dengan penerimaan dari sumber daya alam sub kehutanan, pertambangan umum dan perikanan yaitu 20% ke pusat dan 80% ke daerah.
Tugas ini dibuat untuk :
Tidak ada komentar:
Posting Komentar